Samarinda, Harianetam.id — Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap program Gratispol (Gratis Semua Layanan Publik) kembali ditegaskan melalui pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024–2025.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis mengungkapkan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas utama dalam struktur APBD tahun berjalan.
“Program prioritas seperti Gratispol sebagian sudah mulai berjalan. Maka, pergeseran APBD cukup signifikan diarahkan ke pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat,” ujarnya dalam sesi wawancara, Senin (4/8/2025).
Pernyataan Ananda menjadi penegasan politik anggaran di tengah kritik publik soal lambatnya realisasi layanan gratis yang dijanjikan pemerintah.
Rp185 Miliar Tergeser, Tapi Belum Tampak Efek di Lapangan
Ananda mengakui bahwa terdapat pergeseran anggaran sebesar Rp185 miliar, seiring transisi politik di daerah dan penyesuaian terhadap program strategis nasional seperti Asta Cita. Namun hingga Agustus 2025, investigasi HarianEtam.id mendapati belum meratanya implementasi program Gratispol di berbagai wilayah.
Di bidang pendidikan, misalnya, sejumlah kampus swasta dan perguruan tinggi keagamaan di Samarinda mengaku belum mendapatkan informasi teknis maupun realisasi bantuan biaya pendidikan dari APBD. Sementara di sektor kesehatan, layanan rawat jalan di beberapa puskesmas tetap berbayar untuk pasien non-BPJS.
DPRD Klaim Siap Kawal, Tapi Rakyat Butuh Kepastian
Ananda menyebut bahwa DPRD akan terus mengawal proses implementasi APBD agar tidak melenceng dari sasaran utama.
“Kami akan kawal agar implementasinya tepat sasaran,” katanya.
Namun, pernyataan tersebut masih menyisakan banyak pertanyaan publik:
- Kapan anggaran mulai menyentuh penerima manfaat langsung?
- Siapa yang berhak atas layanan Gratispol?
- Apa indikator keberhasilan program ini di mata legislatif?
Serial Investigasi HarianEtam.id: ‘Gratis Tapi Bingung’
Berita ini merupakan bagian dari serial investigasi HarianEtam.id berjudul “Gratispol: Siapa Dapat, Siapa Tidak?”. Dalam edisi sebelumnya, kami menelusuri kebingungan masyarakat terkait akses layanan gratis yang belum jelas, meski program telah berjalan sejak 2024.
Kami akan terus mengupas:
- Siapa sebenarnya yang sudah merasakan Gratispol?
- Bagaimana mekanisme dan transparansi penggunaan anggarannya?
- Apa hambatan birokrasi yang menyebabkan program belum menyentuh rakyat secara langsung?
Catatan Redaksi:
Program Gratispol merupakan janji strategis Gubernur Kaltim yang dicanangkan sejak awal 2024. Ia menjanjikan bebas biaya pendidikan dan kesehatan untuk seluruh masyarakat Kaltim tanpa syarat. Namun, hasil penelusuran kami menunjukkan bahwa transparansi dan distribusi manfaat masih menjadi persoalan utama.
Kirim laporan & pengalaman Anda ke email : media@harianetam.id
Editor: Tim Harianetam.id
Artikel ini merupakan Edisi III dari Serial Investigasi Gratispol.
Tinggalkan Balasan