Samarinda, HarianEtam.id — Program Gratispol (Gratis untuk Semua) yang menjadi salah satu janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Rudy-Seno kini memasuki tahap implementasi. Di atas kertas, program ini terdengar ambisius dan sederhana: memberikan layanan gratis di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik. Namun realisasi di lapangan menunjukkan jalan terjal penuh hambatan.
Janji Ambisius yang Menggugah Harapan
Gratispol dirancang untuk meringankan beban masyarakat. Tiga sektor utama yang menjadi sasaran meliputi:
- Pendidikan: beasiswa penuh, penghapusan biaya administrasi sekolah, dan dukungan fasilitas belajar.
- Kesehatan: layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis di fasilitas kesehatan milik pemerintah.
- Administrasi publik: pengurusan dokumen kependudukan dan perizinan tanpa biaya.
Program ini digadang-gadang sebagai terobosan untuk mewujudkan pemerataan akses layanan dasar bagi seluruh warga Kaltim.
Realita Implementasi: Dari Meja Rapat ke Lapangan
Meski konsepnya jelas, sejumlah kendala mengemuka di tahap awal pelaksanaan:
- Pendidikan: penyaluran beasiswa untuk mahasiswa masih tertunda, dengan alasan verifikasi data penerima belum tuntas.
- Kesehatan: puskesmas dan rumah sakit daerah mengaku kesulitan menyediakan layanan gratis tanpa penjelasan rinci soal penggantian biaya operasional.
- Administrasi publik: beberapa kantor layanan mengaku belum menerima surat edaran resmi terkait mekanisme pembebasan biaya.
Hasil penelusuran HarianEtam.id di Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara menunjukkan adanya perbedaan kebijakan antar daerah, yang menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Kendala di Balik Layar
Sumber internal Pemprov mengungkapkan bahwa APBD Murni 2025 tidak mengalokasikan dana penuh untuk Gratispol. Anggaran program ini baru direncanakan masuk dalam APBD Perubahan akhir 2025. Selain itu, belum tersedianya SOP terperinci dan sistem verifikasi digital membuat implementasi terhambat.
“Kalau SOP belum jelas, kita di lapangan bingung harus mengacu ke mana. Masyarakat sudah menuntut, tapi anggaran dan regulasinya belum lengkap,” ujar salah satu pejabat daerah yang enggan disebutkan namanya.
Respon Pemerintah
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengakui adanya keterlambatan dan menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat realisasi.
“Kami ingin program ini tepat sasaran. Tidak boleh asal gratis tapi tidak berkelanjutan. Perlu penyesuaian anggaran dan koordinasi lintas instansi,” kata Seno saat ditemui usai rapat evaluasi.
Analisis HarianEtam.id
Dari kajian redaksi, masalah Gratispol bukan hanya soal anggaran, melainkan desain kebijakan yang belum siap operasional. Perbandingan dengan program serupa di Jawa Barat dan DKI Jakarta menunjukkan bahwa keberhasilan layanan gratis sangat bergantung pada kesiapan data penerima manfaat, integrasi sistem, dan pendanaan berkelanjutan.
Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, Gratispol berisiko menjadi sekadar jargon politik menjelang akhir masa jabatan, tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.
Kirim laporan & pengalaman Anda ke email : media@harianetam.id
Editor: Tim Harianetam.id
Tinggalkan Balasan