Samarinda, Harianetam.id – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menghadiri agenda Rapat Koordinasi Program Pembangunan Tahun 2026 dengan tema “Disiplin Anggaran dan Kreativitas, Samarinda Tetap Maju di Tengah Kebijakan Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD)”.
Agenda tersebut turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Rapat koordinasi hari ini, bagian dari upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka memitigasi dan mengadaptasi kebijakan nasional terhadap efisiensi APBN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 56 Tahun 2025,” ucap Andi Harun pada Kamis, (16/10/2025).
Salah satu jenis kegiatan yang di efisiensi dalam Permenkeu tersebut adalah TKD dan Samarinda termasuk yang terdampak terhadap pemotongan tersebut.
“Nilai persisnya kurang lebih Rp. 1.361 triliun, dari Rp. 2,7 triliun sebelumnya, terjadi penurunan secara persentase kurang lebih 49 persen. Tentu ini mempengaruhi terhadap belanja daerah di tahun 2026,” paparnya.
Kendati demikian, pihaknya tidak ingin membuang energi untuk protes dan mengeluh meskipun ini akan berdampak besar pada pembangunan infrastruktur dasar maupun strategis dan menimbulkan pengaruh terhadap belanja daerah Tahun 2026.
“Kita melakukan mitigasi, melakukan adaptasi terhadap jumlah uang yang berkurang sementara kapasitas pelayanan itu tetap harus berlangsung prima,” tandasnya.
Selanjutnya, Andi Harun menegaskan bahwa dengan menurunnya pendapatan, maka wajib dilakukan beberapa langkah mitigasi.
“Satu, efisiensi bersifat jangka pendek diantaranya adalah belanja yang bersifat rutin. Kedua, perjalanan dinas kemungkinan akan kita kurangi sampai 90 persen, kecuali perjalanan dinas yang sifatnya urgent menyangkut tentang kepentingan Nasional,” jelasnya.
Ia memastikan penghematan tidak akan menyentuh belanja pegawai, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan gaji P3K maupun non-ASN, terutama pada sektor pelayanan publik yang menjadi prioritas.
Ia menekankan, bahwa keinginan belanja harus ditekan terutama yang berpengaruh langsung, agar tidak menghambat program yang sedang berjalan.
“Ini bukan bencana, tapi kesempatan agar kita bisa lebih hidup secara berdisiplin anggaran, disertai dengan kreativitas inovasi kita mencari pembiayaan di luar ketergantungan kita pada TKD,” tutupnya.
