Samarinda, harianetam.id – Pemerintah belum dapat memindahkan sekitar 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) seperti rencana awal.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan penundaan ini disebabkan perubahan struktur kementerian dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rini mengatakan, sejak 2022 hingga 2024 kementeriannya telah menyiapkan daftar ASN yang siap pindah ke IKN dan merancang konsep shared office untuk efisiensi fasilitas.
Namun, perubahan struktur organisasi di pemerintahan baru membuat rencana tersebut harus disesuaikan kembali.
“Pemindahan semestinya dimulai sejak 2024 dengan konsep shared office. Namun karena perubahan jumlah kementerian, timeline yang sudah disusun perlu dikaji ulang,” ujar Rini dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta, Selasa (25/11/2025), dikutip CNBC Indonesia.
Menurutnya, jumlah kementerian di kabinet baru bertambah dari 34 menjadi 48, sementara jumlah kementerian koordinator kini meningkat dari tiga menjadi tujuh.
Kondisi ini menuntut penataan ulang fasilitas kantor dan pemetaan personel agar sesuai kebutuhan organisasi di IKN.
“Orang-orang dan fungsi antar-kementerian banyak berpindah. Kami harus melakukan pemetaan ulang agar OIKN bisa lebih mudah melakukan penempatan ASN nantinya,” kata Rini.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono menyatakan,pemerintah tetap menargetkan proses pemindahan ASN dimulai pada 2025.
Ia menyebut tahap awal akan melibatkan 1.700 hingga 4.100 pegawai, sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan politik pada 2028.
“Pemindahan ASN ke IKN akan dimulai tahun depan sebagai bagian dari tahapan menuju IKN sebagai ibu kota politik pada 2028,” tegas Basuki, dikutip dari CNBC Indonesia.
