Samarinda, harianetam.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara (Sumut), menilai kerusakan parah di Ekosistem Harangan Tapanuli atau Batang Toru menjadi pemicu utama banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera Utara dalam beberapa pekan terakhir.
Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba, menyebutkan wilayah dengan kerusakan terparah berada di area sekitar Batang Toru, meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga.
“Ekosistem Harangan Tapanuli atau Batang Toru merupakan salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumatera Utara,” ujar Rianda dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).
Ia menjelaskan, tutupan hutan Batang Toru secara administratif terbagi di Tapanuli Utara sebesar 66,7 persen, Tapanuli Selatan 22,6 persen, dan Tapanuli Tengah 10,7 persen.
Kawasan ini menjadi sumber air, pengendali erosi, serta pusat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir ke wilayah hilir.
Menurut Rianda, banjir besar yang membawa gelondongan kayu menunjukkan kuatnya indikasi penebangan hutan secara masif.
“Citra satelit memperlihatkan area gundul di sekitar lokasi bencana. Kebijakan yang memberi ruang bagi pembukaan hutan oleh perusahaan telah memperparah kerusakan di Batang Toru,” tegasnya.
Walhi mencatat laju deforestasi di kawasan itu terus meningkat karena aktivitas industri ekstraktif seperti tambang, energi, dan perkebunan.
“Banjir dan longsor sering disebut akibat curah hujan tinggi, padahal faktor dominan justru berasal dari campur tangan manusia,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil kajian Risiko Bencana Nasional Sumatera Utara Tahun 2022-2026 menunjukkan wilayah Batang Toru masuk kategori berisiko tinggi terhadap banjir dan longsor. Hanya Kabupaten Samosir yang masuk kategori risiko rendah.
Selain menjadi sumber kehidupan warga, Batang Toru juga merupakan habitat satwa langka seperti Orangutan Tapanuli, harimau Sumatera, tapir, dan berbagai spesies dilindungi lainnya.
“Kerusakan ekosistem tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga keselamatan masyarakat di sekitarnya,” kata Rianda.
Walhi menuding tujuh perusahaan berperan dalam kerusakan hutan di DAS Batang Toru.
Untuk itu, Walhi mendesak pemerintah menghentikan seluruh aktivitas industri ekstraktif dan menindak pelaku perusakan lingkungan.
“Kami mendesak adanya perlindungan ekosistem Batang Toru melalui RTRW kabupaten, provinsi, dan nasional secara terpadu. Pemerintah juga harus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas dan memetakan ulang wilayah rawan bencana,” tutup Rianda.
Sementara itu, Polda Sumut melaporkan bencana banjir, longsor, dan angin puting beliung meluas ke 19 kabupaten/kota di Sumut.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan menyebutkan, hingga Jumat (28/11/2025), total terdapat 214 kejadian banjir, 135 longsor, 16 pohon tumbang, dan 2 puting beliung.
“Sebanyak 62 orang meninggal dunia, 13 luka berat, dan 82 luka ringan. Masih ada 65 orang dalam pencarian. Total 9.845 warga mengungsi di lokasi yang disiapkan pemerintah,” ujar Ferry dikutip CNN Indonesia.
Wilayah terdampak terparah meliputi Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Kota Medan, dengan kerusakan infrastruktur dan permukiman paling luas.
