Kutai Kartanegara, harianetam.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat komitmen terhadap kesetaraan gender melalui berbagai regulasi dan program pemberdayaan perempuan.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten III Sekretariat Daerah Kukar, Dafip Haryanto, saat mewakili Bupati Kukar dalam peringatan Hari Ibu ke-97 di Pendopo Odah Etam, Senin (01/12/2025).
Dafip menjelaskan, bahwa Kukar telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang kini diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) 2024-2026.
“Regulasi ini menjadi dasar bagi perempuan di Kukar untuk maju dan berdiri sejajar dengan laki-laki, bukan hanya menunggu kesempatan, tapi aktif mencari dan merebut peluang,” ujar Dafip.
Pemkab Kukar juga mengintegrasikan pemberdayaan perempuan ke dalam berbagai program unggulan Kukar Idaman Terbaik.
Salah satunya melalui Program Kredit Kukar Idaman Terbaik yang mempermudah perempuan, termasuk ibu rumah tangga dan pelaku UMKM, mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usaha.
Selain itu, Program RT Ku Terbaik mendorong perempuan berpartisipasi langsung dalam pembangunan lingkungan sekaligus menyampaikan aspirasi dalam musyawarah warga.
Sedangkan melalui Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh, perempuan didorong bergabung dalam Kelompok Wanita Tani untuk memperkuat peran mereka di sektor pertanian dan perikanan.
Dalam kesempatan itu, Dafip mengucapkan selamat Hari Ibu ke-97 kepada seluruh perempuan di Kukar. Ia berharap, semangat Kongres Perempuan Indonesia 1928 terus menginspirasi perempuan Kukar untuk berdaya dan berkarya dalam membangun daerah.
Mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya untuk Mewujudkan Kukar Idaman Terbaik Menuju Indonesia Emas,” peringatan Hari Ibu tahun ini menegaskan pentingnya peran perempuan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dafip menambahkan, meskipun kompetensi perempuan secara umum masih tertinggal dibanding laki-laki, hal itu tidak boleh menjadi penghalang.
Pemerintah terus membuka akses pendidikan, pelatihan, dan sumber daya bagi perempuan agar mereka mampu bersaing dan berkontribusi lebih luas.
“Perempuan tidak bisa berjuang sendiri. Negara dan pemerintah daerah harus hadir mendukung pengembangan diri dan kemampuan mereka,” tegasnya.
Menurut data Pemkab Kukar, kini terdapat 11 perempuan yang duduk di kursi DPRD Kukar-jumlah terbanyak dalam sejarah.
Keberhasilan ini mencerminkan potensi besar perempuan Kukar dalam kepemimpinan, manajerial, komunikasi, hingga pengambilan keputusan yang berorientasi kolaborasi dan pembangunan.
