Samarinda, harianetam.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat digitalisasi daerah.
Komitmen ini ditegaskan melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Ruang Maratua, Kantor Perwakilan BI Kaltim, Kamis (18/12/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2025-2027 menunjukkan perkembangan positif.
Sebanyak sembilan kabupaten/kota telah menetapkan peta jalan tersebut, sementara Kabupaten Mahakam Ulu sedang menyelesaikan regulasi di Bagian Hukum.
“Capaian ini membuktikan komitmen pemerintah daerah menjaga stabilitas harga. Ke depan, koordinasi lintas sektor dan konsistensi program pengendalian inflasi akan terus kami perkuat agar dampaknya lebih dirasakan masyarakat,” ujar Sri Wahyuni.
Langkah Konkret Kendalikan Harga dan Pasokan
Sepanjang 2025, TPID Kaltim melaksanakan berbagai langkah strategis untuk menjaga pasokan dan harga pangan.
Pemerintah menggelar 27 kali operasi pasar, 493 kali Gerakan Pangan Murah di tingkat provinsi, dan 482 kegiatan serupa di tingkat kabupaten/kota.
Pemantauan harga dan stok pangan juga dilakukan setiap hari di seluruh wilayah Kaltim.
Dari sisi pasokan, Pemprov Kaltim mengembangkan 21 Program Desa Korporasi Ternak (PDKT)-yang mencakup 15 koperasi sapi dan 6 koperasi kambing.
Selain itu, cadangan pangan provinsi disalurkan ke daerah rawan, seperti Mahakam Ulu sebanyak 14.360 ton (65.860 karung) dan ke Kabupaten Paser sebanyak 35.800 ton untuk mendukung penanganan wilayah rawan pangan dan stunting.
Pemprov Kaltim juga membangun Rumah Produksi Bersama berupa Pabrik Pakan Ternak di Desa Loa Duri Ilir, Kutai Kartanegara, guna mendukung ketahanan dan keberlanjutan sektor peternakan.
Inflasi Terkendali dan Ekonomi Tumbuh Positif
Capaian pengendalian inflasi berkontribusi terhadap laju ekonomi Kaltim yang tetap positif. Pada Triwulan III 2025, ekonomi tumbuh 4,26 persen (y-on-y) dan 0,88 persen (q-to-q). Inflasi pada November 2025 tercatat 0,41 persen (m-to-m), 2,28 persen (y-on-y), dan 1,96 persen (y-to-d).
Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto, menyebut komoditas penyumbang inflasi terbesar antara lain beras, ikan layang atau benggol, sigaret kretek mesin, serta nasi lauk. Sementara itu, angkutan udara dan sabun detergen bubuk memberikan kontribusi deflasi.
“Pengendalian inflasi perlu dijalankan seimbang, antara penguatan pasokan, kelancaran distribusi, dan pengelolaan ekspektasi masyarakat. Sinergi BI dan pemerintah daerah menjadi kuncinya,” jelas Budi Widihartanto.
Digitalisasi Daerah Digenjot, Kaltim Raih Penghargaan NasionalSelain pengendalian inflasi, HLM juga menyoroti percepatan digitalisasi daerah.
Kaltim berhasil meraih predikat TPID Provinsi Berkinerja Terbaik dan TP2DD Provinsi Terbaik pada ajang TPID Award dan Championship TP2DD 2025 tingkat Kalimantan.
Penghargaan ini menunjukkan keberhasilan Kaltim dalam memperkuat transaksi digital pemerintahan dan sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia.
Luncurkan Aplikasi Mandau Kaltim
Dalam forum HLM TPID-TP2DD 2025, Pemprov Kaltim juga meluncurkan aplikasi Mandau Kaltim, yaitu sistem Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama.
Aplikasi berbasis web ini berfungsi untuk memperkuat pemantauan, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam menjaga kestabilan harga komoditas utama.
Ke depan, Mandau Kaltim akan dikembangkan menjadi aplikasi berbasis mobile agar lebih mudah diakses.
Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat penyusunan kebijakan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
