Samarinda, Harianetam.id – DPRD Kota Samarinda menyoroti persoalan minimnya tenaga pengajar di sejumlah sekolah dasar negeri di Kota Samarinda yang dinilai mulai memengaruhi efektivitas proses belajar mengajar di sekolah.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD Samarinda. Keterbatasan jumlah guru disebut berpotensi mengganggu aktivitas pembelajaran siswa, terutama ketika guru kelas berhalangan hadir dan tidak tersedia tenaga pengganti.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan persoalan kekurangan guru harus segera ditangani karena berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan dasar dan hak siswa memperoleh pembelajaran yang optimal.
“Kalau guru kelas tidak ada satu hari saja, sepanjang jam pelajaran bisa kosong. Kalau sampai berhari-hari, bagaimana nasib siswa?” ujarnya, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, peran guru di tingkat sekolah dasar sangat vital karena siswa masih membutuhkan pendampingan penuh selama kegiatan belajar berlangsung. Ketidakhadiran tenaga pendidik dinilai dapat membuat proses pembelajaran tidak berjalan maksimal.
Karena itu, DPRD meminta Pemerintah Kota Samarinda segera menyusun langkah penanganan yang realistis di tengah keterbatasan regulasi terkait pengangkatan tenaga honorer baru.
Ismail menyebut pemerintah daerah perlu mencari pola alternatif guna memenuhi kebutuhan guru agar kegiatan belajar di sekolah tidak terganggu dalam jangka panjang.
“Karena ada moratorium honorer, daerah harus mencari solusi lain. Di Balikpapan, PJLP cukup membantu menutup kekurangan guru,” katanya.
Skema Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP) yang diterapkan di sejumlah daerah dinilai dapat menjadi salah satu opsi untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga pengajar sementara, khususnya di sekolah yang mengalami kekurangan guru kelas.
Selain itu, DPRD juga meminta adanya pendataan menyeluruh terkait jumlah sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik agar kebijakan yang diambil nantinya lebih tepat sasaran.
Menurut Ismail, sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
Ia berharap Pemkot Samarinda segera mengambil langkah konkret agar kegiatan belajar mengajar di tingkat sekolah dasar tetap berjalan efektif dan tidak menghambat proses pendidikan siswa.
