PATI — Suhu politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memasuki titik panas. Rabu, 13 Agustus 2025, ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memadati ruas-ruas jalan menuju pusat kota. Meski Bupati Sudewo sudah mencabut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen, aksi tetap berlanjut dengan tuntutan yang lebih keras: Bupati mundur.
Menurut keterangan koordinator aksi, Supriyono, langkah pembatalan kenaikan PBB dinilai telat. “Tuntutannya, Bapak Bupati Pati Sudewo harus mengundurkan diri secara ksatria atau dilengserkan secara paksa oleh masyarakat Kabupaten Pati,” ujarnya, dikutip dari Suara.com.
Aksi ini diikuti sekitar 25 ribu warga dan dikawal 2.684 personel gabungan. Spanduk hingga baliho bernada perlawanan terbentang di berbagai sudut kota, sebagian besar memuat pesan agar Bupati mundur, bahkan menyerukan kepada Presiden Prabowo untuk mencopot Sudewo dari jabatan.
Akar Konflik: Kenaikan PBB 250 Persen
Kisruh bermula dari keputusan Bupati Sudewo menaikkan tarif PBB hingga 250 persen. Gelombang penolakan muncul sejak kebijakan diumumkan, memicu protes lintas desa dan kecamatan. Pada 7 Agustus 2025, Sudewo mengumumkan pembatalan kebijakan tersebut, disertai permintaan maaf.
“Saya tidak bermaksud menantang rakyat. Masa rakyatku kutantang?” ucap Sudewo. Namun, pernyataan itu gagal meredam kemarahan warga yang menilai kebijakan tersebut sebagai simbol ketidakpekaan pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Lima Tuntutan Utama Massa
Berdasarkan pantauan Harianetam.id, berikut adalah poin-poin tuntutan resmi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu:
- Bupati Sudewo Mundur dari Jabatan
Desakan ini menjadi tuntutan utama, mencerminkan akumulasi kekecewaan publik terhadap kepemimpinan Sudewo. - Menolak Penerapan Lima Hari Sekolah
Kebijakan ini dianggap tidak sesuai dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat Pati. - Menolak Renovasi Alun-alun Pati Senilai Rp2 Miliar
Massa menilai proyek ini tidak mendesak dan memboroskan anggaran di tengah kebutuhan lain yang lebih urgen. - Menolak Pembongkaran Total Masjid Alun-alun Pati
Masjid bersejarah ini dianggap bagian penting dari identitas kota, sehingga rencana pembongkarannya menuai protes keras. - Menolak Proyek Videotron Rp1,39 Miliar
Proyek ini dipandang sebagai pengeluaran tidak prioritas, dan massa menuntut anggaran dialihkan untuk kepentingan publik.
Analisis HarianEtam.id: Dari PBB ke Krisis Kepercayaan
Meski pemicu awal adalah kenaikan PBB, dinamika aksi menunjukkan bahwa persoalan sudah melebar menjadi krisis kepercayaan terhadap Bupati. Tuntutan menyasar kebijakan lain yang dianggap bermasalah, dari proyek infrastruktur non-prioritas hingga kebijakan pendidikan.
Bagi pengamat politik lokal, kondisi ini menjadi ujian serius bagi stabilitas pemerintahan Kabupaten Pati menjelang tahun politik. Jika tak segera ada solusi dialogis, potensi eskalasi aksi lanjutan sangat terbuka.
Tinggalkan Balasan