Edisi 2 Serial Investigasi HarianEtam.id
Menelusuri Janji dan Realisasi Layanan Publik Gratis di Kaltim
HarianEtam.id | Samarinda —Program Gratis Semua Layanan Publik atau Gratispol adalah janji politik yang digadang-gadang akan menjadi “Progam Unggulan” oleh Gubernur serta Wakil Gubernur terpilih, Namun, di tengah gemuruh slogan dan baliho besar di pinggir jalan, publik Kalimantan Timur mulai bertanya: Siapa sebenarnya yang benar-benar dapat manfaat dari Gratispol?
HarianEtam.id menyebar survei publik secara daring dan mendapatkan 13 respon dari warga di berbagai daerah di Kaltim, termasuk Samarinda, Balikpapan, Mahakam Ulu, Kutai Timur, Berau, dan sekitarnya. Hasilnya menunjukkan satu pola yang konsisten: semua responden mengaku belum menerima manfaat dari program ini, meski sebagian besar sudah tahu atau pernah dengar tentangnya.
“Saya pakai BPJS Kelas 3, gaji di bawah UMR. Tapi ditolak karena katanya bukan prioritas.”
— Lani Fadilah, warga Samarinda
Tidak Merata dan Tak Jelas
Responden yang mencoba mengakses layanan seperti kuliah gratis, pengobatan gratis, hingga seragam sekolah gratis mengeluhkan dua hal utama:
- Tidak ada kejelasan kriteria penerima manfaat “Saya angkatan 2024, bukan 2025, jadi tidak dapat,” tulis Aulia, mahasiswa dari Samarinda.
“Saya belum pernah kuliah, umur saya 28 tahun, tapi ditolak ikut program,” kata Lani Fadilah. - Minimnya informasi dan petunjuk teknis
Banyak warga menyebut Gratispol sebagai program yang mereka “pernah dengar, tapi tidak tahu jelas.”
Bahkan responden seperti Ahmad Wahyudin dari Balikpapan mengatakan, “Itu program Gubernur, tapi saya tidak mengerti secara mendetail.”
Seragam Tetap Bayar, Berobat Masih Ditolak
Maryati, warga Samarinda, mengungkapkan bahwa anaknya tetap harus membeli seragam sekolah meski Gratispol menjanjikan seragam gratis untuk siswa. Sementara Lani, yang mencoba pengobatan gratis dengan BPJS kelas 3, justru ditolak dengan alasan bukan prioritas. Padahal penghasilannya di bawah UMR.
Keluhan senada juga datang dari Andrianur di Palaran. Ia menyebut banyak layanan yang sudah dijanjikan — seperti administrasi kependudukan, pengobatan, hingga kuliah gratis — “belum cair” di wilayahnya.
Mahasiswa Lanjutan Tidak Dianggap?
Beberapa mahasiswa menyatakan bahwa program kuliah gratis hanya ditujukan untuk mahasiswa baru, bukan mahasiswa semester lanjut.
“Kami semester lanjut tidak tahu nasib kami bagaimana,” tulis Muhammad Ilyas.
“Tidak ada kejelasan program ini,” kata Leonardy, juga dari Samarinda.
Di Mana Pengawasan dan Petunjuk Teknis?
Tanpa adanya petunjuk teknis yang rinci, publik sulit memastikan siapa yang berhak mendapat layanan gratis, bagaimana prosedurnya, dan bagaimana pengaduan dilayani. Program sebesar ini tampaknya berjalan tanpa transparansi sistem dan tanpa pengawasan publik yang kuat.
❝Gratispol tampaknya masih jadi mimpi yang tertunda. Yang merasa mampu, mungkin tidak butuh. Yang merasa butuh, justru tidak dapat.❞
Rekomendasi Publik:
- Pemerintah perlu membuka data penerima manfaat Gratispol secara terbuka.
- Dibutuhkan petunjuk teknis (juknis) yang bisa diakses publik dan lembaga pendidikan/kesehatan.
- Dinas terkait wajib menyediakan saluran aduan dan klarifikasi.
Kirim laporan & pengalaman Anda ke email : media@harianetam.id
Editor: Tim Harianetam.id
Artikel ini merupakan Edisi II dari Serial Investigasi Gratispol.
Seri Selanjutnya:
Edisi 3 akan menelusuri ke mana sebenarnya dana hibah pendidikan Gratispol dialirkan dan siapa kampus/organisasi yang menerima alokasi terbesar.
Jika Anda merasa tidak mendapatkan manfaat Gratispol, atau menemukan kejanggalan, silakan hubungi Harianetam.id untuk kami telusuri lebih lanjut.
Tinggalkan Balasan