Kutai Kartanegara, Harianetam.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), melalui Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Taufik Hidayat membuka agenda Pelatihan Penanganan Huru-Hara, yang berlangsung di Hotel Grand Fatma Tenggarong pada Senin, (6/10/2025).
Ditandai dengan pengalungan tanda peserta, yang disaksikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kukar Arfan Boma Pratama dan para tamu undangan yang hadir. Pelatihan ini akan berlangsung dari 6-10 Oktober 2025, dengan mengusung tema “Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dalam Pengendalian Massa/Penanganan Huru-Hara”.
Diikuti sebanyak 35 peserta anggota Satpol PP Kabupaten Kukar dengan materi, pengantar tusi Satpol PP/kebijakan, negosiasi/mediasi, psikologi massa, penjagaan, materi PHH, dan simulasi PHH. Dengan narasumber, Kasatpol PP Kukar, Sullanul Huda (Smile Group Yogja), dan sebagai instruktur/pelatih dari SPN Polda Kaltim, Jonggon, Loa Kulu.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, melalui Asisten I mengatakan, agar seluruh peserta pelatihan dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini dengan serius dan disiplin. Agar ilmu, keterampilan/kemampuan yang didapat dari pelatihan ini, benar-benar dapat diimplementasikan di lapangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.
Oleh karena itu, menjadi penting bagi anggota Satpol PP agar senantiasa meningkatkan kapasitas diri dan kemampuannya dalam upaya menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat.
“Ingat bahwa peran strategis Satpol PP adalah membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, aman dan damai,” harapnya.
Lebih lanjut, Kasatpol PP Kukar Arfan Boma, melalui Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP, Awang Febrian Sofyar mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kemampuan dalam kesiapsiagaan, keterampilan personil dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
Ia menekankan, bahwa yang terpenting adalah bisa mengendalikan situasi massa yang tidak tertib, seperti demonstrasi/kerusuhan agar mampu dilakukan secara humanis, profesional dan tentunya sesuai standar operasional pelayanan.
“Karena pelatihan untuk meningkatkan kekompakan tim, kesiapan fisik, dan profesionalitas dalam menghadapi situasi sebenarnya di lapangan,” pungkasnya.
