Samarinda, harianetam.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor batu bara.
Kebijakan ini menyusul berakhirnya sejumlah kontrak tambang dan transisi nasional menuju energi baru terbarukan (EBT).
Pemprov Kaltim melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) mulai menggencarkan program peningkatan dan penyelarasan keterampilan atau reskilling bagi pekerja terdampak.
Program ini bertujuan menjaga daya saing tenaga kerja di tengah perubahan arah industri.
Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, menyebut bahwa reskilling menjadi strategi utama menghadapi pergeseran ekonomi menuju energi terbarukan.
“Jika memungkinkan, kami akan memfokuskan pada program reskilling. Tentunya ini dilakukan secara bersama-sama,” ujar Rozani, Senin (01/12/2025).
Rozani menjelaskan, potensi PHK di sektor batu bara tidak dapat dihindari sepenuhnya karena menurunnya aktivitas pertambangan. Kondisi ini terjadi akibat habisnya masa eksploitasi atau harga komoditas yang menurun.
Ia menegaskan, pekerja harus mampu beradaptasi dengan perubahan arah bisnis perusahaan, terutama bagi yang mulai beralih ke sektor EBT.
“Ketika unit bisnis berubah, karyawan wajib menyesuaikan diri melalui reskilling. Pemerintah dapat mendukung dengan pelatihan di PPPP atau Balai Latihan Kerja (BLK),” tambahnya.
Pemprov Kaltim kini juga memperkuat kerja sama dengan beberapa kementerian untuk membangun ekosistem tenaga kerja hijau.
Upaya tersebut mencakup penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor EBT, penyediaan fasilitas pelatihan, dan peningkatan jumlah instruktur bersertifikat.
Selain pelatihan, Disnakertrans sedang memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja sektor hijau agar lulusan pelatihan memiliki peluang kerja nyata.
“Perencanaan kami mencakup pemetaan kompetensi, identifikasi potensi lapangan kerja baru, dan penyerapan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri,” tutup Rozani.
