PATI – Meski Bupati Pati Sudewo telah mencabut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sempat melonjak hingga 250 persen, gelombang penolakan masyarakat belum mereda. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kini mengarahkan tuntutan pada satu hal: Bupati mundur atau dilengserkan rakyat.
Rencana Aksi Besar 13 Agustus
Ribuan warga diperkirakan akan memadati area Pendopo Kabupaten Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025. Inisiator aksi, Supriyono, menegaskan jumlah massa bisa menembus 50 ribu orang—menjadikannya salah satu mobilisasi publik terbesar dalam sejarah Pati.
“Tuntutannya jelas, Bapak Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengserkan secara paksa oleh masyarakat Kabupaten Pati,” tegas Supriyono kepada Suara.com (11/8).
Dukungan Publik Mengalir Deras
Pantauan lapangan menunjukkan posko logistik dipenuhi tumpukan bantuan: ratusan kardus air mineral, paket makanan ringan, hingga buah-buahan. Menariknya, dukungan tidak hanya datang dari desa-desa sekitar, tetapi juga kota-kota besar hingga jaringan warga Pati di luar negeri.
Sejumlah baliho dengan pesan keras terpampang di jalur strategis, di antaranya:
- “Pak Presiden Prabowo, Pecat Bupati Sudewo atau Jateng Boikot Partai Gerindra”
- “Bupati Pati Mundur Secara Kesatria atau Dilengserkan Rakyat Secara Paksa”
Pemicu Krisis Kepercayaan
Kemarahan publik tidak hanya dipicu kebijakan PBB-P2, tetapi juga insiden pada Kirab Boyongan Hari Jadi Pati awal Agustus lalu. Saat itu, Satpol PP memindahkan tumpukan dus air mineral dari posko massa aksi.
Meski Bupati Sudewo menyebut langkah itu sekadar “memindahkan agar tidak mengganggu acara”, insiden ini memicu persepsi perampasan logistik.
“Kami tidak bermaksud merampas… hanya memindahkan. Kami mohon maaf jika menimbulkan salah paham,” ujar Sudewo dalam konferensi pers (7/8).
Ia juga mengklarifikasi ucapannya yang dinilai menantang massa. “Mosok rakyatku tak tantang? Sama sekali tidak ada maksud menantang rakyat,” katanya.
Analisis HarianEtam.id: Isu Pajak sebagai Pemicu Ledakan Sosial
Berdasarkan catatan Harianetam.id, kenaikan PBB-P2 hingga 250% merupakan salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah tahun ini. Meski kebijakan tersebut dibatalkan, kerusakan hubungan politik antara pemerintah daerah dan warga sudah terlanjur terjadi. Pengamat kebijakan publik menilai, insiden Pati menunjukkan bahwa krisis legitimasi bisa timbul bukan hanya dari kebijakan final, tapi juga dari proses komunikasi yang dinilai elitis dan minim partisipasi warga.
Potensi Eskalasi
Dengan logistik yang terus berdatangan dan mobilisasi lintas wilayah, aksi 13 Agustus diprediksi akan menjadi ujian terbesar kepemimpinan Sudewo.
Jika tuntutan mundur tak direspons, gelombang protes berpotensi berubah menjadi aksi berhari-hari, meniru pola gerakan massa di daerah lain yang berhasil menekan pejabat mundur.
Baca berita investigatif, edukatif, inspiratif, dan informatif lainnya hanya di Harianetam.id
Tinggalkan Balasan