Purbaya Yudhi Sadewa Mentri Keuangan Republik Indonesia
Samarinda, Harianetam.id Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, akhirnya angkat bicara sekaligus menyampaikan permohonan maaf terkait ucapannya yang menuai kontroversi di publik. Sebelumnya, ia sempat menyebut bahwa “tuntutan 17+8” hanyalah suara dari sebagian kecil rakyat. Pernyataan itu langsung memicu kritik luas karena dinilai meremehkan aspirasi masyarakat yang disuarakan lewat gerakan tersebut.
Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Kepresidenan, Purbaya menjelaskan bahwa pernyataannya itu keliru dalam penyampaian. Ia mengaku tidak bermaksud mengecilkan arti dari tuntutan tersebut, melainkan ingin menggambarkan kondisi ekonomi yang memang menekan banyak kalangan.
“Bukan sebagian kecil, maksud saya itu ketika ekonomi agak tertekan, banyak masyarakat yang merasa susah. Jadi bukan hanya sebagian kecil. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” ujar Purbaya di hadapan awak media.
Purbaya menegaskan, kesalahan komunikasinya murni terjadi karena salah memilih kata. Ia menyebut, aspirasi yang datang melalui tuntutan 17+8 adalah suara rakyat yang patut dihargai dan diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, ia merasa perlu untuk mengoreksi ucapannya sekaligus meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat.
“Kalau ada yang tersinggung, saya sangat menyesal. Aspirasi rakyat adalah hal penting yang wajib didengarkan. Saya akan lebih berhati-hati dalam berbicara agar tidak menimbulkan salah persepsi lagi,” tambahnya.
Tuntutan 17+8 dan Gelombang Kritik
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat sendiri muncul sebagai bentuk protes terhadap berbagai persoalan yang dianggap belum diselesaikan pemerintah. Isinya mencakup isu ekonomi, kesejahteraan, tata kelola sumber daya, hingga transparansi anggaran. Dukungan terhadap gerakan ini meluas, terutama di kalangan mahasiswa dan kelompok sipil yang menuntut perbaikan kebijakan.
Tak heran, ketika pernyataan Purbaya yang menyebut tuntutan itu sebagai suara “sebagian kecil rakyat” beredar, gelombang kritik segera berdatangan. Banyak yang menilai ucapan tersebut kontradiktif dengan semangat pemerintah yang mengklaim selalu mendengar suara publik.
Berikut Isi Tuntutan 17+8 dan Gelombang Kritik
Tuntutan Jangka Pendek (17):
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan bebaskan demonstran yang ditahan.
- Bentuk tim investigasi korban demonstrasi.
- Bekukan kenaikan tunjangan anggota DPR.
- Publikasikan transparansi anggaran dan periksa anggota DPR bermasalah.
- Tolak mantan koruptor menjadi anggota DPR.
- Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat.
- Tangkapan dan proses hukum aparat yang melakukan kekerasan.
- Hentikan penggunaan jalan darurat untuk kebijakan yang merugikan rakyat.
- Tolak kenaikan tarif listrik, air, BBM, dan reformasi perpajakan.
Tuntutan Jangka Panjang (8):
- Dorong reformasi DPR dan partai politik.
- Reformasi kepolisian dan kembalikan TNI ke barak.
- Ambil langkah darurat untuk cegah PHK massal.
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah.
- Sahkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Menjawab kritik tersebut, Purbaya menegaskan kembali komitmennya sebagai Menteri Keuangan yang baru menjabat. Ia berjanji akan menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat, terutama kelompok rentan yang saat ini terdampak tekanan ekonomi.
“Saya akan lebih banyak berdialog, turun langsung, dan mendengar. Tidak ada kebijakan yang boleh lepas dari kenyataan hidup masyarakat,” tegasnya.
Evaluasi Komunikasi Pemerintah
Insiden ini juga menjadi sorotan karena menyinggung soal gaya komunikasi pejabat publik. Banyak pihak menilai, pejabat negara harus lebih berhati-hati dalam memilih kata, mengingat setiap pernyataan bisa berdampak besar terhadap persepsi masyarakat. Kesalahan ucapan, meski tidak disengaja, bisa memicu ketidakpercayaan publik.
Pengamat politik menilai permintaan maaf Purbaya adalah langkah tepat untuk meredam kegaduhan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah memastikan setiap tuntutan rakyat tidak hanya didengar, tetapi juga direspons dengan kebijakan nyata.
Baca berita investigatif, edukatif, inspiratif, dan informatif lainnya hanya di Harianetam.id
Penulis
Zul Fadly Amir
