Samarinda – Harianetam.id | Polda Kalimantan Timur memulai pembangunan dua fasilitas strategis pada Rabu (23/7/2025), yakni Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV di Samarinda dan Rumah Susun (Rusun) bagi personel Polres Penajam Paser Utara di Kecamatan Sepaku, kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Dua proyek ini menjadi bagian dari skema pembangunan infrastruktur Polri Tahun Anggaran 2025 yang menyedot anggaran miliaran rupiah.
Acara peletakan batu pertama (groundbreaking) dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, didampingi Wakapolda Brigjen Pol Sabilul Alif serta jajaran pejabat utama Polda Kaltim. Hadir pula unsur Forkopimda, perwakilan pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat setempat.
Layanan Kesehatan Inklusif dan Hunian Strategis
Menurut Kapolda Kaltim, pembangunan RS Bhayangkara di Samarinda menjadi bagian dari transformasi pelayanan kesehatan berbasis kepolisian yang inklusif. “Rumah sakit ini akan menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan, tidak hanya untuk anggota Polri dan keluarganya, tapi juga untuk masyarakat umum di Kalimantan Timur,” tegas Irjen Pol Endar dalam sambutannya.
Sementara itu, pembangunan Rusun di Sepaku disebut sebagai langkah konkret mendukung kesejahteraan anggota kepolisian yang bertugas di wilayah strategis. “Rusun ini dibangun untuk memperkuat kehadiran Polri di sekitar wilayah IKN. Kehadiran hunian yang layak adalah bentuk dukungan terhadap pelayanan keamanan jangka panjang,” tambahnya.
Penting untuk Kamtibmas dan Proyek Nasional
Kedua fasilitas ini diposisikan tidak hanya sebagai dukungan internal Polri, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan ekosistem pelayanan publik dan stabilitas keamanan di Kaltim. Khususnya, rusun di Sepaku akan menjadi basis penguatan operasional personel dalam menjaga kawasan pembangunan IKN, yang menjadi proyek prioritas nasional.
HarianEtam.id mencatat, meski belum diumumkan secara resmi nilai proyek ini, namun estimasi anggaran mencapai miliaran rupiah. Skema pendanaan dilakukan lintas instansi pusat-daerah, dengan pelibatan pihak kontraktor nasional untuk mengejar target penyelesaian awal 2026.
Audit dan Akuntabilitas Diperlukan
Pengamat anggaran publik, Dr. Wahyu Firmansyah, menilai pembangunan ini positif, namun tetap perlu ada pengawasan independen. “Transparansi pengadaan, audit progres konstruksi, serta fungsi kontrol dari DPRD dan publik harus berjalan. Proyek strategis nasional bukan berarti kebal dari evaluasi,” ungkapnya kepada HarianEtam.id.
Polda Kaltim menegaskan bahwa pembangunan ini akan berjalan akuntabel, transparan, dan berkelanjutan, sebagai simbol komitmen jangka panjang Polri dalam membangun infrastruktur pelayanan publik yang representatif.
Baca berita investigatif, edukatif, inspiratif, dan informatif lainnya hanya di Harianetam.id
Tinggalkan Balasan