SAMARINDA – Harianetam.id, Dari lima usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim), hanya Samarinda yang dinilai siap oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memulai pembangunan fisik sekolah berasrama tersebut. Sementara empat wilayah lainnya masih terganjal persoalan lahan.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengungkapkan bahwa Samarinda berpeluang memulai pembangunan Sekolah Rakyat pada 2025.
“Kemungkinan besar pengerjaan fisik dimulai tahun ini. Kami harap pada Juli sudah bisa berkontrak,” jelasnya.
Kemensos, selaku pengampu program, telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang diajukan Samarinda. Lokasi dinilai memenuhi persyaratan dan siap untuk tahap pembangunan.
Empat Usulan Belum Tuntas Urusan Lahan
Sementara itu, usulan dari empat wilayah lain — yakni Pemprov Kaltim (untuk sekolah pelapis), Berau, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Kartanegara (Kukar) — belum bisa ditindaklanjuti lantaran status lahan yang belum final.
“Beberapa lahan masih perlu validasi atau bahkan diganti dengan alternatif lain yang lebih layak,” kata Andi.
Jika permasalahan lahan rampung dalam dua bulan ke depan, maka Kemensos masih membuka kemungkinan pembangunan dimulai tahun ini. Namun jika belum, realisasinya akan bergeser ke tahun depan.
Pemerataan Akses Pendidikan
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya Kemensos untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera atau mereka yang tidak terserap di jalur pendidikan formal reguler.
Pemprov Kaltim sendiri mengusulkan agar SMA Negeri 16 — yang saat ini berstatus rintisan — dijadikan salah satu lokasi Sekolah Rakyat. Fungsi sekolah tersebut diharapkan menjadi pelapis jika daya tampung sekolah formal di daerah tak mencukupi.
Tenaga Pengajar Direkrut Usai Gedung Rampung
Soal tenaga pendidik, Andi menambahkan, rekrutmen baru akan dimulai setelah gedung sekolah selesai dibangun. Proses perekrutan akan melibatkan Kemensos dan instansi terkait di daerah.
“Sekolah Rakyat menjadi solusi jangka panjang untuk anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan. Tapi kuncinya, kesiapan daerah, terutama soal lahan,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan