Samarinda, harianetam.id – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan dan penyepakatan Laporan Integrated City Planning (ICP) di Ballroom Arutala, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda, Kamis (18/12/2025).
Rakor tersebut diikuti jajaran perangkat daerah lintas sektor, camat se-Kota Samarinda, perwakilan pelabuhan, serta lurah dari Kelurahan Pasar Pagi, Karang Mumus, Selili, dan Sungai Pinang Luar.
Turut hadir Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) dan sejumlah kepala bagian di lingkungan Pemkot Samarinda.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Benny Hermawan, memaparkan arah strategis pengembangan Kota Samarinda.
Ia menjelaskan rencana kawasan percontohan, studi pra-kelayakan, serta desain dasar Integrated City Planning yang menjadi bagian dari National Urban Development Project (NUDP).
Program ini mendukung pembangunan kota yang terintegrasi dan berkelanjutan menuju 2045. Melalui konsep tersebut, Samarinda diarahkan menjadi kota cerdas (smart city) yang layak huni, hijau, serta memiliki standar global.
Andi Harun menegaskan, bahwa ICP merupakan dasar penting dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang Kota Samarinda.
Ia menilai, perencanaan kota tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mengintegrasikan kebijakan, tata ruang, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, dan aspek sosial.
“Melalui Integrated City Planning, kita ingin memastikan Samarinda tumbuh sebagai kota tertata, berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi. Perencanaan harus kuat dan konsisten agar bisa menjawab tantangan masa depan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Rakor ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan dan memastikan pembangunan Samarinda berjalan terarah serta berkelanjutan.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kota Samarinda dan Kementerian Pekerjaan Umum.
