SAMARINDA, HarianEtam.id — Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bankaltimtara menjadi perhatian publik setelah munculnya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam sejumlah keputusan strategis perusahaan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai dinamika tersebut merupakan bagian yang wajar dalam tata kelola perusahaan modern, khususnya dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada para pemegang saham maupun masyarakat.
Menurut Iswandi, setiap pemegang saham memiliki hak untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan secara terbuka, termasuk berbagai kebijakan strategis yang diputuskan dalam forum RUPS.
“Prinsipnya setiap pemegang saham berhak mengetahui laporan keuangan. Ini bukan soal aklamasi atau tidak,” ujarnya, Jumat (08/05/2026).
Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat dalam forum korporasi bukan sesuatu yang harus dipersoalkan selama masih berada dalam koridor hukum dan aturan perusahaan.
Soroti Kredit Bermasalah
Dalam keterangannya, Iswandi turut menyoroti pentingnya keterbukaan data terkait kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) di tubuh bank daerah tersebut.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi hal penting agar publik dan pemegang saham dapat memahami kondisi riil perusahaan serta potensi risiko yang dihadapi.
“Kalau data terbuka, kita bisa tahu kredit macet itu siapa, dari sektor mana, dan bagaimana risikonya. Kalau tidak, publik hanya bisa menduga-duga,” katanya.
Ia menilai transparansi dalam pengelolaan kredit menjadi salah satu faktor utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank milik daerah.
Pergantian Direksi Jadi Sorotan
Selain persoalan kredit bermasalah, Iswandi juga menyinggung adanya pergantian direksi di tengah masa jabatan yang dinilai memunculkan pertanyaan di tengah publik.
“Kalau kinerjanya baik, biasanya tidak diganti di tengah jalan. Maka wajar jika publik mempertanyakan hal ini,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan terkait pergantian direksi sepenuhnya merupakan kewenangan RUPS sebagai forum tertinggi pemegang saham.
Laba Naik, Dividen Turun
Terkait adanya laporan peningkatan laba yang tidak sejalan dengan pembagian dividen, Iswandi menyebut kebijakan tersebut merupakan hasil keputusan bersama dalam RUPS.
Menurutnya, kebijakan keuangan perusahaan tidak dapat dilihat hanya dari satu aspek, melainkan harus dipahami secara menyeluruh, termasuk kebutuhan cadangan usaha dan strategi penguatan modal perusahaan.
“Semua itu diputuskan dalam RUPS, jadi tidak bisa dilihat dari satu sisi saja,” terangnya.
Di akhir pernyataannya, Iswandi kembali menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.
“Dissenting opinion itu sah. Yang penting datanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi,” tutupnya.
