Samarinda, Harianetam.id — Gelombang konsolidasi mahasiswa dan masyarakat sipil di Kalimantan Timur kian menguat menjelang rencana aksi demonstrasi pada 21 April 2026. Konsolidasi akbar yang digelar di kampus Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda pada Senin, 13 April 2026 itu dihadiri puluhan lembaga mahasiswa lintas daerah, menandai eskalasi gerakan yang membawa isu evaluasi kebijakan hingga dugaan lemahnya pengawasan legislatif.
Forum tersebut tidak hanya menjadi ruang koordinasi teknis aksi, tetapi juga memperlihatkan menguatnya akumulasi kritik terhadap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tiga tuntutan utama disepakati, yakni evaluasi menyeluruh kebijakan pemerintah daerah, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta desakan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk menjalankan fungsi pengawasan secara lebih optimal.
Jenderal lapangan aksi, Kamarul Azwan, menyebut konsolidasi tersebut merupakan upaya menyatukan berbagai keresahan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami melakukan konsolidasi dengan tujuan menyatukan segala bentuk kekecewaan terhadap apa yang hari ini menjadi kebijakan Pemprov Kaltim, khususnya gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal ini yang menjadi sorotan tentunya renovasi dan fasilitas rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang mencapai Rp25 miliar, setelah sebelumnya persoalan pengadaan mobil senilai Rp8,5 miliar juga sempat mendapat penolakan dari masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sorotan terhadap kebijakan tersebut muncul di tengah berbagai kebutuhan mendesak di daerah yang dinilai belum tertangani secara optimal, seperti perbaikan infrastruktur jalan, layanan pendidikan, hingga sektor kesehatan.
“Masih banyak hal-hal urgensi di Kaltim yang perlu dibenahi. Karena itu, kami mendorong evaluasi kebijakan, penghentian praktik KKN, serta penguatan fungsi pengawasan DPRD,” kata dia.
Selain isu anggaran, konsolidasi juga menyinggung kekhawatiran sebagian elemen terhadap praktik politik kekerabatan dalam struktur pemerintahan daerah. Menurut Kamarul, kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi keseimbangan fungsi lembaga dalam sistem pemerintahan.
“Politik dinasti yang kami lihat hari ini dinilai membuat fungsi checks and balances tidak berjalan optimal. Jabatan strategis disebut diisi oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan tertentu,” ujarnya.
Namun demikian, pernyataan tersebut merupakan pandangan peserta konsolidasi dan masih memerlukan verifikasi serta tanggapan dari pihak terkait.
Konsolidasi yang dihadiri puluhan lembaga mahasiswa tersebut juga disebut telah menyepakati penyegaran perangkat aksi dan penguatan elemen gerakan. Aksi 21 April direncanakan berlangsung secara terbuka untuk seluruh kalangan masyarakat, sebagai bagian dari penyampaian aspirasi yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan.
