Samarinda, HarianEtam.id – Ketua KNPI Kota Samarinda menilai bahwa perdebatan dan kritik terhadap berbagai proyek pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun demikian, masyarakat juga perlu melihat setiap pembangunan secara objektif berdasarkan manfaat, data, dan dampak yang dihasilkan bagi kepentingan publik.
Menurutnya, sejarah membuktikan bahwa banyak gagasan besar yang pada awalnya diragukan bahkan ditentang sebelum akhirnya diakui sebagai terobosan yang membawa manfaat besar bagi masyarakat. Dalam teori Diffusion of Innovations, Everett Rogers menjelaskan bahwa inovasi dan perubahan hampir selalu menghadapi resistensi sebelum diterima secara luas oleh masyarakat.
Hal serupa pernah dialami Thomas Edison ketika mengembangkan sistem penerangan listrik, Wright Brothers saat memperjuangkan teknologi pesawat terbang, hingga B.J. Habibie ketika membangun fondasi industri dirgantara nasional. Berbagai gagasan tersebut sempat diragukan, namun pada akhirnya memberikan manfaat besar bagi perkembangan peradaban dan bangsa.
Dalam konteks pembangunan Kota Samarinda, berbagai program yang dijalankan Pemerintah Kota di bawah kepemimpinan Andi Harun juga tidak luput dari kritik dan perdebatan publik. Mulai dari program pengendalian banjir, penataan kawasan kota, Program Pro Bebaya, hingga pembangunan Terowongan Samarinda yang saat ini menjadi salah satu proyek infrastruktur strategis daerah.
Ketua KNPI Kota Samarinda menegaskan bahwa kritik merupakan hak masyarakat yang harus dihormati. Media pers dan media sosial juga memiliki fungsi penting sebagai sarana kontrol sosial dalam mengawal jalannya pembangunan. Namun kritik yang disampaikan hendaknya tetap berpijak pada fakta, data, dan objektivitas agar tidak menimbulkan persepsi yang menyesatkan di tengah masyarakat.
“Andi Harun telah membuktikan bahwa kerja nyata adalah jawaban terbaik atas berbagai perdebatan. Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi kemajuan daerah membutuhkan kolaborasi dan objektivitas. Media pers dan media sosial memiliki peran strategis untuk mengawal pembangunan secara kritis, faktual, dan bertanggung jawab demi kemajuan Samarinda.”
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk media pers, media sosial, organisasi kepemudaan, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil.
Karena itu, Terowongan Samarinda seharusnya dinilai berdasarkan manfaat yang akan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang, bukan semata-mata dari perdebatan yang berkembang di ruang publik. Ia meyakini bahwa setiap pembangunan besar akan menghadapi dinamika dan kritik, tetapi sejarah akan menjadi penilai paling objektif terhadap manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Yang dibutuhkan Samarinda hari ini adalah semangat kolaborasi untuk mengawal pembangunan secara konstruktif. Kritik harus tetap hidup dalam demokrasi, tetapi harus berjalan beriringan dengan objektivitas, tanggung jawab, dan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama,” tutupnya.
